APBD Dana Otsus Pemerintah Jayawijaya Di Minta Segera Audit Oleh PPATK dan KPK Segera Periksa Bupati Jayawijaya (JRB )
Ustadz Ismail Asso " mengajak Masnyarakat jayawija tidak diam dalam mentuntaskan koruptor berdasis yang mengelabui uang rakyat dan Pembangunan daerah di kabupaten Jayawijaya", hal itu diungkapkan saat di konfirmasi, Rabu 15 Maret 2023.
hal ini perlu menjadi perhatian lantaran berdasarkan tingkat kemiskinan dan kurangnya memadai pembangunan di Wamena hal tersebut terindikasi maraknya dugaan kegiatan korupsi di kalangan Pemerintah daerah Jayawijaya.
Baca Juga: masnyarakat-jayawijaya-menolak-non Papua Menjual Beli Babi Di Wamena
Ustadz Ismail menduga, "praktek korupsi dilakukan Bupati Jhon Richard Banua (JRB), Bupati Jayawijaya segera dipertanyakan oleh KPK, Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2023, Kabupaten Jayawijaya setiap tahun sebesar Rp: 1 Trilyun 4 Milyar atau atau 1 trilyun setengah lebih dikemanakan ?", menurut nya.
Ungkap Ustadz Ismail Asso ", Selama masa kepemimpinan Bupati Jayawijaya John Banua, sejak tahun 2018-2023 ini dibelanjakan untuk apa saja dan kemana saja larinya uang sebesar itu penggunaannya yang didapat dari dana Otsus dianggarkan oleh negara (pemerintah pusat) sebagai Dana Otonomi Khusus Papua milik rakyat untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Jayawijaya selama ini dikemanakan? Dipakai untuk belanja apa oleh Bupati John Banua serta digunakan untuk bangun apa saja pengeluarannya?, Menurut saya APBD Jayawijaya perlu diaudit segera. Dan semua pihak mendesak segera mendorong perlunya dilakukan audit seluruh pengeluaran masa kepemimpinan Bupati John Banua karena dengan alasan berikut:
Lima poin (5)
1. Selama John Banua jadi Bupati Jayawijaya, di Kota Wamena dan 40 Distrik seluruh Kabupaten Jayawijaya sama sekali tidak nampak pembangunan sama sekali yang berrarti selama Jayawijaya dibawah kepemimpinan Bupati John Ricard Banua
2. Hampir semua kebijakan apapun seluruhnya melalui satu pintu, misalnya pengadaan paket pekerjaan bagi pengusaha dibidang pendidikan kesehatan bukan ditentukan oleh kepala dinas kesehatan atau pendidikan melainkan seluruhnya melalu pengaturan (managent) “satu pintu” yakni John Banua.
3. Seluruh bangunan rusak kerusahan Kota Wamena termasuk pembangunan Kantor Bupati Kota Wamena belum direkontruksi (dibangun) kembali.
4. Seluruh kampung dan Distrik Kabupaten Jayawijaya tidak ada satupun jalan diaspal dibawah kepemimpinan oleh Bupati John Banua. Bahkan jangankan pembangunan jalan dari Distrik menuju ke Kota dan atau antar Distrik lebih-lebih seluruh jalan Kampung, jalan dalam Kota Wamena sendiri rusak parah tidak pernah sama sekali belum pernah diaspal selama masa kepemimpinan John Banua saat ini.
5. Semua harga barang di Kota Wamena tidak ada standarisasi pedagang menaikkan harga semaunya, belum lagi barang kebutuhan pokok diimpor masuk dari luar yang itu sebenarnya dapat disediakan mama-mama Papua seperti cabe, bawang dll ", Pungkirnya
Baca Juga: jhon-richard-banua-jrb-gagal-membangun Jayawijaya, Bundur Segera Dari Jabatan Bupati
Ia menyarankan " para pemuda Jayawijaya dan 40 Kepala Suku LMA seluruh Distrik Jayawijaya mendesak John Banua mundur dan melaporkan semua kasus-kasus ini ke lembaga penegak hukum yakni POLDA Papua, BPK, PPATK dan KPK RI.
Semua data kemana lari uang rakyat Jayawijaya agar bisa ketahuan dipakai John Banua selama memimpin Jayawijaya dipakai untuk apa dan dilarikan kemana uang Otsus bernilai 1,400 Trilyun Rupiah ini digunakan oleh Bupati Jayawijaya masa kepemimpinan Bupati John Banua.
Sekian dan Terimakasih agar kita semua berhak meminta keterbukaan aparat penegak hukum kemana larinya uang rakyat Jayawijaya dipakai digunakan John Banua harus dibuka agar rakyat pemilik uang Otsus Jayawijaya tahu dan sadar kemana larinya uang mereka." Pungkasnya. (*)
Comments